VERONIKACLOSET

Eeee-KTP

Veronika Gunartati ♦ 20 January 2012 ♦ Leave a Comment

Saya itu paling malas berurusan dengan kantor dinas pemerintah. Paradigmanya itu lho, dari dulu tak pernah berubah. “Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah.” Tapi ya namanya masih warga negara Indonesia, sesekali pasti harus berurusan dengan mereka, mengurus KTP misalnya.

Sejak 2 tahun lalu saya sudah mendengar tekat bulat pemerintah (Depdagri?) untuk membuat KTP elektronik (E-KTP) bagi semua WNI. Gembar-gembornya ini akan menjadi “semacam” basis data penduduk Indonesia. Ambisinya proyek ini akan diselesaikan dalam tahun 2011 di beberapa provinsi.

Kalau di beberapa provinsi di Jawa proyek sudah berjalan sejak 2010, di kampung saya, di Bandar lampung, baru dimulai akhir 2011. Saya agak lupa, mungkin akhir November. Pak RT membagi-bagikan undangan untuk foto ramai-ramai di kantor kecamatan. Tapi tak ada yang ditujukan ke penghuni rumah saya. Katanya, nanti akan undangan secara bertahap. Kalaupun tak pakai undangan, yang penting bawa fotokopi KTP lama dan kartu keluarga, maka akan dilayani.

Nah. Tanpa undangan, hanya berbekal pemberitahuan pak RT yang terakhir itu, ibu saya yang sudah lansia, bersama-sama tetangga kiri kanan, jam 6 pagi sudah antre di kantor kecamatan. Orang-orang berjubel, bahkan kata seseorang sejak jam lima pagi. Tapi apa lacur, tanpa undangan dari kantor kecamatan, ibu saya ditolak dengan satu bentakan. Ia pulang dengan memendam kejengkelan.

Tunggu punya tunggu, undangan dari kecamatan tak pernah mampir ke rumah saya. Sampailah pada tanggal 13 januari lalu. Sepulang kerja, seorang tetangga yang aktivis lingkungan, memberitahu bahwa hari itu juga Dibatasi sampai tanggal 16 malam) kecamatan memberi kesempatan kepada orang-orang yang belum diundang untuk difoto dan mengisi data. Konon katanya Pak Walikota, Herman H.N., murka berat (…sehari sebelumnya ia memutasi beberapa camat, pejabat di dinas kota, dan memecat seorang lurah…). Pegawai banyak yang nganggur-ngangguran, proyek E-KTP tak sesuai tenggat yang ditargetkan.

Yah, keesokan harinya terpaksa membolos kerja, saya dan ibu saya bersiap ke kecamatan. Sial. Rupanya kartu keluarga kami nyelip entah ke mana. Yang ketemu malah kartu keluarga yang model lama (tapi tak ada tanggal kedaluwarsanya kok). Di kecamatan, kembali pegawai pendaftaran menanyakan undangan. Saya jawab tidak pernah ada. Kartu keluarga kami pun ditolaknya, dengan alasan data tak bisa dibuka dengan kartu lama itu. Ini alasan tolol yang anak SD pun tak mau percaya. Mungkin data penduduk di kantor itu dibuat oleh programer dari angkasa luar, sehingga tak bisa mencari entri data dengan mengetikkan keyword tertentu.

Saya malas bersitegang. Daripada pusing, lebih baik saya pakai jalan belakang. Saya minta tolong seorang pegawai kecamatan untuk membuat lagi kartu keluarga baru dan KTP. Pasti bukan yang elektronik. Kebetulan KTP saya pun habis masa berlakunya. Mengurus pakai “biro jasa” tak resmi begini pasti saja harus menguras kocek lebih dalam, yang tarifnya bisa beberapa kali lipat tarif resmi.

Ya, rupanya saya tidak cukup tabah untuk menjadi warganegara yang baik. Saya terjerumus dalam “dosa sosial” yang menyuburkan suap. Saya jadi ingat seorang sosiolog, entah siapa, yang mengatakan bahwa kita sudah menjadi pelaku korup sejak melangkah dari pintu rumah. Tanpa bermaksud membela diri, saya yakin ada banyak orang seperti saya. Saya ingin negera ini bersih dari korupsi, saya ingin di negeri ini, hukum positif ditegakkan tapi…. apalah daya… .

Eh.. kembali ke E-KTP. Dengan birokrasi dan cara pelayanan pegawai kantor yang menyebalkan seperti ini saya kok tidak yakin dengan ambisi pemerintah kita. Paling-paling ini akan jadi program KTP massal seperti puluhan tahun lalu. Mungkin tahun 80’an. Waktu itu pemerintah gerah. Orang Indonesia tak peduli pada yang namanya KTP. Pemerintah lantas bikin program KTP massal lewat kantor kelurahan. Orang-orang didudukkan berjejer ramai-ramai lalu jebret difoto. Alhamdulillah, jadi juga KTP bagi sebagian besar orang Indonesia. Tapi nanti dulu. Orang-orang protes. Tetangga saya, nama: Suratman, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : ibu rumah tangga. Orang tua saya fotonya saling tertukar tapi datanya benar. Banyak lagi kelucuan-kelucuan lain.

Bahwa E-KTP akan jadi basis data ?. Duh ! Proyek pemerintah itu apa sih yang tidak bermasalah? Janganlah bermimpi. Indonesia ini begini luas. Kondisi sosial warganya juga amat beragam. Jurang perbedaan demikian luas. Belum lagi mentalitas pegawai pemerintah yang tak pernah membaik. Lha Malaysia saja, yang dalam banyak hal jauh lebih maju dari pada kita, elektronik KTP bisa menimbulkan masalah pelanggaran HAM (berapa kali kita baca ada mayat yang ganti agama, sehingga keluarganya tak bisa mengambil jenazah orang yang dikasihi, karena direbut oleh negara..busyet..).

Kembali ke Eeee-KTP. Kalau nanti didenda gara-gara tidak punya E-KTP, eh.. masak sih tak ada jalan kompromi ? Orang yang tak punya SIM saja bisa kasak-kusuk sama polisi kok, apalagi cuma KTP. Nggak punya KTP, nggak bisa ikut pemilu ? Huh…saya sudah muak lihat muka-muka pejabat korup di tv. Jadi golput ? Siapa takut…