Kivlan, Prabowo dan Para Jenderal dalam Misteri Penculikan

Kivlan Zen dalam sebuah acara debat di TV One yang mengatakan bahwa ia tahu di mana 13 aktivis yang hilang itu ditembak dan dikuburkan. Bermula dari ucapan ini masyarakat mendesakl agar Komnas HAM kembali memanggil dia untuk bersaksi. Mestinya pada tanggal 14 Mei 2014 yang lalu dia datang untuk mengaklarifikasi ucapannya. Ia mangkir, seperti juga pada tahun 2006 ketika ia dipanggil Komnas Ham pertamna kali, di bawah pimpinan Abdul Hakim Garuda Nusantara waktu itu. Alih-alih datang, ia malah mbulet omong ora karu-karuan bahkan menelan kembali ludahnya yang kadung muncrat “Konteksnya tidak seperti itu. Jadi, saya tahu itu karena membaca sebuah majalah berita. terbitan Agustus 2013. Di situ disebutkan, orang-orang itu ditembak, kemudian mayatnya dibuang di Pulau Seribu.”

Intinya pensiunan jenderal yang sekarang kader PPP ini tidak tahu, ya asal njeplak saja untuk membela boss-nya, Prabowo. Harap dicatat Kivlan Zen dan Muchdi PR adalah anak buah Prabowo yang pada 22 Mei 1998 pagi hari diminta Prabowo “menodongkan” surat kepada Jenderal Nasution untuk ditandatangani. Surat berisi saran agar Subagyo HS diangkat menjadi Panglima ABRI, Wiranto sebagai menteri Hankam dan Prabowo sebagai KSAD. Surat itu diserahkan kepada Presiden Habibi. Belakangan Kivlan mengakui bahwa Jenderal Nasution hanya menandatangani surat itu, yang ditulis tangan oleh Kivlan, karena beliau sedang sakit. Hasil akhirnya seperti kita sudah tahu, Prabowo dilengserkan kedudukannya dari komandan Kopassus dan bahkan dipecat dari militer atas rekomendasi Dewan Kehormatan Militer.

Berikut adalah link youtube tetang tayangan debat di mana Kivlan mengatakan bahwa dia tahu nasib 13 aktivis yang tak kebali. Selanjutnya saya merepost berita dari Majalah Detik Online no 129. Ada 2 tulisan, yang pertama versi Komnas HAM dan yang kedua versi Kivlan. terimakasih Detik. Sorry, saya hanya bermaksud menyebarluaskan fakta-fakta yang terserak, dan mengajak orang banyak untuk menggunakan akal sehat dan nuraninya dalam setiap keputusan.  Semoga berguna.

  MENANTI KESAKSIAN KIVLAN

Spanduk dengan lebar sekitar 80 sentimeter dan panjang 4 meter dibentangkan di depan pintu masuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu, 14 Mei lalu. Tulisan “Kembalikan Kawan Kami”, yang digoreskan dengan cat berwarna merah pada spanduk tersebut, cukup menyedot perhatian warga yang melintas di Jalan Latuharhary, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, tempat komisi itu berkantor.

Di bawah tulisan, terpampang foto 11 orang dari 13 aktivis yang dihilangkan secara paksa pada era 1997/1998. Ke-13 aktivis itu adalah Herman Hendrawan, Wiji Thukul, Dedy Hamdun, Ucok Munandar S., Abdun Nasher, Noval Alkatiri, Yanni Afri (Rian), Suyat, Petrus Bima Anugerah, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, Sonny, dan Ismail. Hari itu Komnas HAM memanggil mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purnawirawan) Kivlan Zen. Pemanggilan dilakukan untuk menggali keterangan Kivlan, yang mengakutahu lokasi ke-13 aktivis tersebut ditembak dan dikuburkan. Kivlan menyatakan hal itupada sebuah acara di stasiun televisi beberapa waktu lalu.

Namun bekas bawahan mantan Panglima Kostrad Prabowo Subianto itu, yang keterangannya amat dinanti, ternyata tidak memenuhi panggilan Komnas HAM. Pria berusia 67 tahun yang saat ini aktif di Partai Persatuan Pembangunan tersebut malah mengirim seorang pengacaranya, Abdurahman. Di hari yang sama, Kivlan berada di kediamannya, kawasan Gunung Pancar, Bogor, Jawa Barat.

Abdurahman mengatakan kliennya itu tidak akan datang ke Komnas HAM. Alasannya, Kivlan pernah memberi keterangan ke Kejaksaan Agung dan Komnas HAM pada 2006, sehingga tidak perlu lagi memberi penjelasan. “Kasus ini sudah diselidiki dan menjadi tugas negara. Berkas juga sudah ada. Kalau negara mau mengungkap ini kan gampang, karena berkas-berkasnya sudah ada,” katanya seusai menemui komisioner Komnas HAM.

Menurut Abdurahman, Kivlan berhak menolak pemanggilan Komnas HAM. Sebab, yang diharap oleh kliennya, kasus penculikan itu dibuka dan diungkap di ruang sidang pengadilan. Apalagi, jika dikeluarkan keputusan presiden untuk mengungkap kasus ini, Kivlan berjanji akan memberikan keterangan dengan detail. Ketika ditemui majalah detik di rumahnya di Bogor, pada hari pemanggilan Komnas HAM         itu, Kivlan malah menyebut salah persepsi jika dianggap tahu soal peristiwa penghilangan paksa aktivis. Saat mengikuti sebuah acara debat di televisi, menurut Kivlan, ia menyebut soal kuburan aktivis yang hilang itu berdasarkan laporan sebuah majalah terbitan Agustus tahun lalu.

“Di situ disebutkan, orangorang itu ditembak kemudian mayatnya dibuang di Pulau Seribu,” ujarnya (baca interview Kivlan Zen). Kivlan juga mengaku tidak mengetahui secara langsung soal ke-13 aktivis yang hingga kini tak diketahui nasibnya itu, tetapi hanya mendengar dari orang-orang yang mengetahui peristiwa tersebut. “Saat itu, 13 orang tersebut sudah dilepas bersama-sama,” tuturnya. Menurut Kivlan, para aktivis itu awalnya bukan diculik, melainkan ditangkap dalam rangkaian Operasi Mantap yang digelar ABRI untuk mengamankan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Kesatuan Detasemen 81 Penanggulangan Teror di bawah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD diberi perintah untuk mengamankan pihak-pihak yang diduga akan mengganggu jalannya pemilu dan sidang umum tersebut.

Nah, setelah situasi aman, para aktivis itu pun  dilepas. Namun ia menduga ada pihak lain yang memanfaatkan situasi dengan menculik ke-13 orang tersebut. Kivlan menyebut pihak lain itu “kontraintelijen” atau “agen ganda”. “Merekalah yang kemudian mengambil kembali (ke-13 aktivis),” ucapnya. Agen ganda yang kembali menculik para aktivis itu, menurut Kivlan, adalah pihak yang ingin menyudutkan Prabowo, yang saat itu menjabat Komandan Jenderal Kopassus. “Mereka lawanlawan Prabowo,” katanya.

Komisioner Komnas HAM, Otto Nur Abdullah, yang juga Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Penghilangan Secara Paksa, berharap keterangan Kivlan bisa mengungkap teka-teki hilangnya ke-13 aktivis tersebut. Karena itu, ia menyayangkan ketidakhadiran Kivlan. Otto juga mengatakan, jika saja pemerintah memiliki kemauan politik yang tinggi untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM di masa lalu, di antaranya kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa, kasus ini tidak akan mangkrak. “Kami (Komnas HAM) dan keluarga (korban) sudah lelah. Kasus pelanggaran HAM dijadikan pingpong politik bagi para elite,” ujarnya.

Dari sepuluh berkas kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung, menurut Otto, baru tiga yang diperiksa, yakni berkas tentang kekerasan di Timor Timur, Tanjung Priok, dan Abepura. Sedangkan kasus penghilangan paksa 13 aktivis hingga saat ini belum dijamah. Mengenai ketidakhadiran Kivlan Zen, juru bicara Tim, Roichatul Aswidah, mengatakan Komnas HAM berencana mengundang kembali pada pekan ini. Jika ia kembali mangkir, Komnas akan melakukan pemanggilan paksa dengan meminta bantuan ketua pengadilan sesuai aturan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. “Komnas HAM diberi kewenangan untuk itu (pemanggilan paksa),” tuturnya.

Wahyu Susilo, keluarga salah satu  korban penghilangan paksa Wiji Thukul, menantang Kivlan Zen membuktikan pernyataannya. Menurut adik Wiji Thukul ini, pernyataan Kivlan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. “Jika tidak ingin disebut telah menyebarkan kebohongan publik, Kivlan harus mempertanggungjawabkan omongannya,” ucap Wahyu secara terpisah. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar justru menganggap Kivlan sudah melakukan kebohongan di hadapan publik dengan menyatakan pernah memberi keterangan kepada Komnas HAM dan Kejaksaan Agung terkait penghilangan paksa ke-13 aktivis. Menurutnya, pada 2006 Kivlan tak pernah sekali pun memenuhi panggilan Komnas HAM meskipun surat telah dilayangkan berkali-kali.

Begitupun kejaksaan, kata Haris, lembaga itu tak pernah melakukan pemanggilan terhadap Kivlan. “Itu bohong besar (bahwa Kivlan pernah memberi keterangan ke Komnas HAM dan kejaksaan),” kata Haris. Haris menambahkan, seharusnya Kivlan tak perlu mempersoalkan kepada lembaga mana dia harus memberikan keterangan. Sebab, ke lembaga negara mana pun keterangan bisa disampaikan. Asalkan penjelasannya mengenai nasib ke-13 aktivis yang hilang bisa menjadi terang-benderang. “Ini menyangkut soal kebenaran dan kepastian 13 nyawa manusia,” ujarnya

KIVLAN ZEN: Kasus Penculikan Sudah Selesai

 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadwalkan untuk meminta keterangan kepada Kivlan Zen, Rabu, 14 Mei lalu. Hal itu terkait pernyataannya di sebuah stasiun televisi bahwa dirinya mengetahui penculikan dan penghilangan belasan aktivis pada 1998. Tapi mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu cuma mengutus pengacaranya. Ia sendiri memilih tinggal di kediamannya di kawasan Gunung Pancar, Bogor. Di sana ia menerima kunjungan beberapa anggota organisasi massa dari Medan, Aceh, serta beberapa calon anggota legislatif yang baru terpilih.

“Ada salah persepsi, saya mengetahuinya dari membaca laporan khusus sebuah majalah,”kata pria kelahiran Langsa, Aceh, 67 tahun lalu, itu saat ditemui majalah detik sore hari itu. Kivlan menjelaskan, penangkapan beberapa aktivis pada 1998 merupakan bagian dari Operasi Mantap, yang merupakan kebijakan resmi ABRI saat itu. Indikasinya, 9 aktivis yang diduga bakal melakukan aksi teror kemudian dilepaskan pasca-pemilu dan Sidang Umum MPR 1998.

Terkait 13 orang yang hingga kini masih tak jelas rimbanya, Kivlan menduga ada tim lain yang melakukan operasi tandingan di luar kendali pasukan di bawah komando Prabowo Subianto. Siapa mereka dan apa motifnya? Simak penuturan Kivlan Zen berikut ini.

 Apa dasar Anda menyanggah hilangnya belasan aktivis pada 1998 sebagai korban penculikan?

Begini, saat itu, berdasarkan laporan intelijen, ada gerakan yang ingin mengacaukan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR. Kesatuan Den (Detasemen) 81 milik TNI sebagai tim penanggulangan teror pun diberi perintah mengamankan yang mau melakukan aksi bom itu. Mereka aktivis di Tanah Tinggi, di Bekasi. Jadi,  pada saat itu, orang mengatakan diculik, itu bukan. Tetapi itu penangkapan. Secara hukum,itu merupakan kebijakan negara. Sebelumnya telah ditetapkan adanya Operasi Mantap yang dikeluarkan Pak Feisal Tanjung selaku Panglima ABRI saat itu. Salah satu isinya adalah “Amankan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998”.

 Kok Anda tahu, padahal bertugas di Kostrad…

Ini kan masih dalam satu rangkaian dalam Operasi Mantap yang dikeluarkan Pak Feisal Tanjung, yang kemudian digantikan Pak Wiranto. Kebetulan Prabowo (Komandan Jenderal Kopassus) sudah lama akrab sama saya. Saya pernah menjadi kakak asuhnya saat masih menjadi taruna. Nah, saya pun bertukar pikiran untuk membantu dalam rangka operasi ini. Jadi saya tahu, apa yang oleh orang disebut penculikan itu sebetulnya merupakan penangkapan.

Tapi itu kan tetap melanggar HAM….

 Iya, kalau sudah menyangkut Prabowo dan menjelang pemilu, isu ini pasti muncul. Saat dia ikut konvensi Partai Golkar pada 2004, isu ini dimunculkan. Tetapi, ketika Pemilu 2009, dia mendampingi Ibu Megawati sebagai calon wakil presiden, cerita itu hilang. Dan saat ini, saat dia kembali mencalonkan diri, cerita itu dimunculkan lagi.

 Tapi kasus ini memang belum selesai, kan?

 Sebenarnya cerita itu sudah selesai. Maksudnya, secara hukum sudah dilaporkan, karena sudah dilaporkan ke Komnas HAM selaku lembaga yang mengumpulkan data dan direkomendasikan ke DPR. Dewan pun sudah menyatakan ini selesai. Ini bukan hanya penangkapan 9 aktivis, tapi juga 13 orang yang masih dinyatakan hilang hingga sekarang.

 Soal yang 13 orang itu, Anda pernah menyatakan tahu di mana hilangnya, termasuk penghilangnya…

Konteksnya tidak seperti itu. Jadi, saya tahu itu karena membaca sebuah majalah berita terbitan Agustus 2013. Di situ disebutkan, orang-orang itu ditembak, kemudian mayatnya dibuang di Pulau Seribu. Tapi, yang saya dengar dari orang-orang yang mengetahui peristiwa tersebut, saat itu 13 orang tersebutHamdun, dia itu kan orang PPP. Nah, kalau dikatakan yang melakukan (penculikan) itu Prabowo, ya enggak mungkin. Prabowo itu angat dekat dengan PPP. Dia memberikan dukungan di belakang layar kepada PPP pada  

Jadi, siapa yang menghilangkan 13 orang itu?

 Yang saya dengar, ada orang yang memanfaatkannya. Jadi dalam kesempatan ini (operasi mantap. Lawan-lawan Prabowo selama dinas, paara perwira, termasuk para seniornya yang merasa cemburu karena tidak mendapatkan tempat, terlangkahi. Karena dia “the rising star”, orang yang dekat dengan istana. (salah satu dari mereka, adalah) yang sekarang ini turut mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Kau tahu sendirilah…

 Anda tidak berani mengungkap jati diri para senior itu?

Ada beberapa. Termasuk salah satunya yang disebut-sebut menjadi calon kuat wakil presiden. Anda tebak sendiri sajalah, ha-ha-ha…. Tetapi, sekali lagi, itu yang saya dengar, bukan yang saya lihat.

Kembali ke soal pengamanan tadi, prakteknya bisa sampai “dihilangkan”?

 Kalau ada (rencana) pengeboman, ya ditangkap. Kalau sekarang (orang yang diduga teroris) kan ditembak. La, kenapa tidak diributkan? Tetapi orang ributnya ke Den 81, yang saat itu cuma menangkap. Mengamankan itu ya disimpan, setelah situasi aman, Kopassus sudah melakukan penanggulangan teror, ya dilepas lagi. Prabowo itu enggak sampai hati nembak-nembak orang. Kalau dia tegas dan suka marah, itu iya. Tetapi, kalau nembak-nemi bak orang, itu pribadinya tidak ada. Tidak ada perintah nembak dari dia.….__

Lantas, kalau kemudian ada yang hilang sampai sekarang?

 Nah, yang 13 orang itu kan sudah dilepas. Ketika dilepas, ada orang nebeng, ya namanya kontraintelijen atau double agent. Merekalah yang kemudian mengambilnya kembali.

 Siapa mereka?

Ya, lawan-lawan Prabowo-lah.

Tetapi, di media massa, Anda ditulis tahu persis tentang penangkapan aktivis itu, kemudian ditembak di mana dan di mana kuburnya?

Itu ada yang salah persepsi. Maksudnya, saya membaca itu dari laporan majalah.

 Anda hari ini dijadwalkan memberikan penjelasan ke Komnas HAM terkait isu tersebut?

Lo, kok saya yang dikejar-kejar? Kan saya sampaikan tahu informasi itu karena membaca laporan khusus majalah itu. Ya, yang harus ditanya majalah itu. Saya sudah memberikan keterangan pada 2006. Itu sudah cukup.

Anda takut menghadapi Komnas HAM?

Begini, saya ini bukan pelaku. Kedua, lembaga ini bukan penyidik dan tidak memiliki kewenangan memaksa. Saya bukan tidak kooperatif. Saya sudah minta pengacara menjawabnya ke sana.Kalau mau menyelesaikan, mari kita selesaikan semua secara menyeluruh. Tewasnya empat orang anggota Pamswakarsa, kasus PRRI Permesta, dan lain-lain. Jangan hanya yang 13 orang ini saja yang menjadi fokus. Buka semuanya dan selesaikan secara menyeluruh.

 Pemanggilan ini kan terkait dengan pernyataan Anda saat debat di sebuah stasiun televisi?

Iya, tetapi ada yang belum tuntas dijelaskan, sehingga persepsinya bisa lain. Saya katakan, saya mengetahui itu karena membaca laporan khusus sebuah majalah dan yang saya dengar dari orang lain.

Kalau bukan Prabowo dan dianggap sudah selesai, mengapa sampai hari ini isu itu terus bergulir?

Ya, karena lawan-lawan Prabowo itu melihat dia tangguh, baik dalam kepemimpinan mauintpun manajemen, visinya jelas. Di HKTI, pedagang, mereka semua dibantu. Pupuk dibantu dan lain-lain. Melihat Prabowo tangguh seperti itu, maka lawan-lawannya sebelum bertarung berusaha bagaimana dia dijepit dulu. Jadi, ya sepanjang Prabowo menjadi calon presiden, bahkan jika sampai nanti dia terpilih, isu itu akan semakin santer dimunculkan.

 Apakah perwira yang dimaksud itu Wiranto?

Ehm… rasanya tidaklah. Ada satu grup lagi yang dulu sama-sama dinas, ada yang merasa akan hilang kans atau popularitasnya kalau Prabowo di atas. Jadi bukan Wiranto, untuk kali ini bukan dia. Kalau yang dulu-dulu saya tidak tahu. Saya dengar Wiranto malah mau bergabung dengan Prabowo dalam koalisi ini. Jadi, bukan, bukan dia.

 Tapi dulu setelah isu penculikan itu Prabowo dan Anda diberhentikan oleh Wiranto?

Itu kapasitas Pak Wiranto sebagai Panglima ABRI. Jadi sebagai pelaksana saja. Yang memberhentikan itu presiden, jadi keputusan dan alasan memberhentikan itu yang membuat presiden. Siapa yang memberi masukan itu? Saya tidak tahu, he-he-he…. Satu hal lagi, alasan pemberhentian itu adalah masalah administrasi, bukan adanya penculikan.

 Anda termasuk tim sukses Prabowo?

Ha-ha-ha…, saya ini orang biasa yang tidak ingin melihat isu itu tidak obyektif dan sudah tidak benar. Keterpanggilan untuk meluruskan sejarah, fakta yang sebenarnya itulah yang menjadi panggilan saya.

 Kan Anda aktif di PPP dan mengarahkan partai ini untuk berkoalisi dengan Prabowo?

Saya hanya anggota biasa di PPP. Memangnya siapa saya bisa mengarah-arahkan? Kalau saya sebagai anggota kemudian ditanya pengurus tentang siapa itu Prabowo, bagaimana kelebihan-kelebihan dia, ya saya sampaikan, begini… begini… begini. Tapi enggaklah kalau mengarahkan. ARIF ARIANTO (Majalah Detik Online no. 129; Mei 2014) 

Artikel terkait :

http://indoprogress.com/2014/05/melacak-tim-mawar/

http://tempo.co.id/ang/min/03/26/nas1.htm

http://hermansaksono.com/2014/05/keterlibatan-prabowo-dalam-penculikan.html

 

 

 

 

 

Silakan tulis komentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s