MAUT DI JALAN RAYA

Kita bertaruh nyawa  di jalan raya  setiap hari. Ini bukan kiasan. Sungguh, jalan raya di negara ini bisa menjadi killing field bagi siapa saja. Kita sudah  berhat-hati dan menaati peraturan, kalau orang lain sembrono, celaka jugalah kita.

Di mana peran negara ? Nyaris abai.  Para pejabat baru ribut  setelah terjadi kecelakaan yang diekspos oleh media. Mereka berpikir seolah negara hanya cukup membuat seperangkat  undang-undang dan peraturan. Siapa takut melanggar aturan? Kalau  kena tilang, karena tidak punya SIM atau melanggar aturan lain, sudah jadi kebiasaan umum bahwa orang akan melakukan tawar menawar dengan polisi untuk membayar denda.  Ingin dapat SIM dengan mudah ? Gampang, beli saja. Sering kali kita ingin jadi warganegara yang baik dengan mengikuti aturan dan prosedur yang benar, tapi para aparat justru mempersulit.

Kematian tragis sembilan orang pejalan kaki di Tugu Monas, 22/1/2012 merepresentsikan silang sengkarut  kekacauan  aturan jalan raya di Indonesia sebagaimana tersebut diatas.  Di antara para pemakai jalan, pejalan kaki di Indonesia memang menjadi paria. Kelas paling bawah yang nyaris tak punya hak.  Mari kita lihat.  Tidak semua jalan raya menyediakan trotoar untuk pejalan kaki. Kalaupun ada, sangat  sering trotoar direbut oleh pedagang kaki lima atau lahan parkir motor. Di kota saya, dalam rangka pengoperasionalkan bus Trans Bandarlampung, trotoar yang sudah ada pun disempitkan lagi.

Jalan raya yang sudah ramai semakin tak ramah bagi pejalan kaki. Kondisi semakin menakutkan dengan hilangnya etika publik di mana-mana. Pengendara motor bebas menyalip kendaraan di depannya baik dari kiri mapun dari kanan. Angkot  ngebut atau mengerem mendadak dengan tape rekorder yang disetel keras-keras. Butuh mental baja untuk menyeberang jalan, sekalipun kita sudah melangkah di atas zebra cross. Jembatan penyeberangan hanya sedikit sekali. Itupun sangat kotor dan dihuni oleh para  gepeng.

Beberapa tahun lalu, ketika baru pulang dari Perancis, saya selalu berkeringat dingin tiap kali menyeberang  jalan. Jika naik angkot  jantung saya berdegup kencang dan tangan saya berpegangan kuat-kuat pada jok. Di Perancis, saya tinggal di sebuah kota kecil bernama Ecully. Masalahnya bukan karena kotanya kecil maka hak-hak pejalan kaki dihargai, tetapi menyangkut karakter sebuah bangsa saya kira. Juga didukung dengan adanya aturan dan penegakan  hukum yang tidak bisa ditawar-tawar.

Trotoar menuju kampus saya di Chemin de chalin (berseberangan dengan Valpre Hotel)  ada di kedua sisi jalan. Salah satunya permukaannya berpasir. Rupanya ini adalah trotoar untuk anjing. Pemilik anjing menuntun hewan peliharaannya di trotoar itu, sehingga tinjanya tidak megotori badan jalan. Bayangkan anjing pun punya hak asasi dan juga kewajiban untuk mematuhi aturan. Tidak ada jembatan penyeberangan, karena kotanya nyaris tidak pernah ramai atau macet. Tetapi tiap kali ada orang mau menyeberang jalan, kendaraan dari jauh akan mengerem untuk memberi kesempatan pada pejalan untuk menyeberang. Sesama pejalan kaki pun kalau mendahului orang lain akan berbisik perlahan,”Pardon.”

Kita bisa berkilah,”itu kan negara maju.”  Sekali lagi bukan itu masalahnya. Esensinya adalah karakter bangsa ini. Bandingkan saja dengan negara tetangga yang hampir sama  tingkat (ketidak-)makmurannya, Philipina, misalnya, kita pun sangatkalah dalam hal keadaban publik di jalan raya. Benar Manila dan Jakarta sama macetnya. Tapi trotoar dan jembatan penyeberangan masih lebih banyak dan berkualitas di sana. Belum lagi penyediaan ruang terbuka untuk pejalan kaki, dan bukannya semua ruang yang ada disesaki oleh bangunan pertokoan. Undak-undakan sangat sering diberi partisi. Semua orang tahu bahwa kita harus memilih jalur kiri  baik saat menuruni atau menaiki tangga. Dengan demikian orang tidak akan saling bertubrukan.

Kembali ke hidup keseharian kita. Adakah aturan bahwa pemerintah wajib menyediakan trotoar dalam setiap pembangunan jalan raya? Apakah  sarana jalan tersebut juga memberi akses kepada kaum difabel ? Kalau memang ada aturannya tapi tidak dipenuhi oleh pemerintah apakah kita sebagai rakyat jelata dapat menuntut pemerintah lewat PTUN ? Saya hanya berpikir dalam logika sederhana dan tidak berbelit. Rakyat sudah membayar pajak, maka  pemeritah harus memberik hak kepada pemakai jalan. Sekali lagi kita ini kaya akan aturan. Tapi pelaksanaannya selalu jatuh dalam kompromi negatif.

Silakan tulis komentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s